Bantuan Operasional Sekolah Th 2012

Mekanisme penyaluran dana

Rabu, 21 Desember 2011

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012 untuk SD dan SMP telah disosialisasikan secara nasional pada tanggal 13 – 15 Desember 2011 di Hotel Twin Plaza Jakarta yang dihadiri oleh BPKD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Ketua BOS Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota seluruh Indonesia.

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012 mengalami perubahan yaitu dari transfer ke kabupaten/kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke provinsi untuk tahun 2012 ini dengan mekanisme seperti pada gambar berita ini.

Pelaksanaan program BOS akan diatur dengan 3 peraturan menteri yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun 2012
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan BOS Tahun 2012
3. Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012

Tujuan pemberian BOS secara umum untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sedangkan secara khusus :.

• Membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih.
• Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
• Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta.

Secara nasional BOS mengalami kenaikan sekitar 40 % dari BOS 2011 (Rp 16,3 T menjadi Rp 23,5 T), dengan harapan bisa memastikan prinsip pengelolaan sekolah Wajib Belajar 9 th berjalan dengan baik dan Target kita adalah memastikan bahwa, mekanisme penyaluran dan pemanfaatan BOS 2012 memenuhi prinsip ketepatan: waktu, jumlah, sasaran dan penggunaannya (peraturan dan tatalaksananya harus menjamin).

Alokasi dana BOS tahun 2012 untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar :

1. Jenjang SD                        : Rp. 271.315.880.000,- untuk 467.786 siswa
2. Jenjang SMP                      : Rp. 111.610.580.000,- untuk 157.198 siswa

Alokasi dana Cadangan BOS tahun 2012 sebesar :

1. Jenjang SD                        : Rp.13.948.420.000,- untuk 24.049 siswa
2. Jenjang SMP                      : Rp.  5.738.220.000,- untuk 8.082 siswa

Total dana BOS tahun 2012 sebesar Rp. 402.613.100.000,- dengan besaran masing-masing siswa untuk jenjang SD Rp. 580.000,- /siswa/tahun dan jenjang SMP Rp. 710.000,-/siswa/tahun.

Adapun rincian per kabupaten/kota sebagai berikut :

REKAPITULASI DANA BOS SD DAN SMP TAHUN ANGGARAN 2012

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Kabupaten / Kota	Jenjang SD		Jenjang SMP		Total SD + SMP
		Jlh. Siswa	Jlh. Dana BOS	Jlh. Siswa	Jlh. Dana BOS	Jlh. Siswa	Jlh. Dana BOS
1	SAMARINDA	83,492	48,425,360,000	29,674	21,068,540,000	113,166	69,493,900,000
2	BALIKPAPAN	64,900	37,642,000,000	24,674	17,518,540,000	89,574	55,160,540,000
3	TARAKAN	24,020	13,931,600,000	7,675	5,449,250,000	31,695	19,380,850,000
4	BONTANG	19,468	11,291,440,000	7,491	5,318,610,000	26,959	16,610,050,000
5	KUTAI KERTANEGARA	84,604	49,070,320,000	26,138	18,557,980,000	110,742	67,628,300,000
6	KUTAI TIMUR	38,337	22,235,460,000	11,567	8,212,570,000	49,904	30,448,030,000
7	KUTAI BARAT	25,243	14,640,940,000	8,841	6,277,110,000	34,084	20,918,050,000
8	BULUNGAN	16,391	9,506,780,000	5,977	4,243,670,000	22,368	13,750,450,000
9	BERAU	26,005	15,082,900,000	8,248	5,856,080,000	34,253	20,938,980,000
10	MALINAU	10,890	6,316,200,000	3,591	2,549,610,000	14,481	8,865,810,000
11	NUNUKAN	21,735	12,606,300,000	7,359	5,224,890,000	29,094	17,831,190,000
12	TANA TIDUNG	2,586	1,499,880,000	863	612,730,000	3,449	2,112,610,000
13	PASER	30,536	17,710,880,000	9,374	6,655,540,000	39,910	24,366,420,000
14	PANAJAM PASER UTARA	19,579	11,355,820,000	5,726	4,065,460,000	25,305	15,421,280,000
	TOTAL	467,786	271,315,880,000	157,198	111,610,580,000	624,984	382,926,460,000

Penyaluran dana BOS dilakukan 3 bulanan (Jan-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember), penyaluran dana dari KUN ke KUD Provinsi paling lambat 14 hari kerja untuk triwulan I dan triwulan IV dan 7 hari kerja untuk triwulan II dan triwulan III, penyaluran dana dari BUD provinsi ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di KUD dan untuk sekolah di daerah sulit penyaluran dana BOS ke sekolah akan dilakukan 6 bulan sekali.

Dana BOS yang diterima sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penggantian buku teks pelajaran yang rusak
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer 
13. Biaya lainnya jika  seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS 

Sementara komponen kegiatan-kegiatan yang dilarang menggunanakan dana BOS yaitu :

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima SSM;
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan